Materi 12.4 KERJA SAMA NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG

Istilah negara maju dan negara berkembang bukanlah sebuah istilah baru, sehingga perbedaan antara keduanya cukup jelas dengan berbagai penjelasan ahli. Namun konstelasi geopolitik pasca perang dunia ke-II, terutama dengan berdirinya beberapa negara kawasan, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, ASEAN, serta munculnya pasar bebar dunia, dan pasar bebas kawasan, menggeser wacana tentang negara bangsa, sebagai motor penggerak pembangunan lebih luas pada negara kawasan, dengan perwilayahan yang lebih luas, dan lebih masif jumlah penghuninya. Wacana ini menjadi lebih gereget untuk dikupas tuntas.

Karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia

Negara maju merupakan istilah khusus yang disematkan kepada negara yang menikmati standar hidup relatif tinggi di sektor teknologi serta memiliki ekonomi yang merata. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara maju adalah suatu negara yang rakyatnya mempunyai kualitas hidup dan kesejahteraan tingkat tinggi.

Suatu negara bisa dikatakan maju jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri dan jasa. Hasil industrinya selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagian juga untuk komoditas ekspor;
  2. Sektor pertanian juga diusahakan walaupun merupakan kegiatan sampingan, namun pengolahannya secara intensif dengan menggunakan alat-alat modern;
  3. Sumber dayanya mempunyai kualitas sangat tinggi sehingga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. Pendapatan per kapitanya tinggi (hampir semua negara maju pendapatan per kapitanya rata-rata di atas US $ 9.000;
  5. Pertumbuhan penduduknya sangat rendah, yaitu rata-rata kurang dari 1% per tahun;
  6. Sebagian besar penduduknya tinggal di perkotaan;
  7. Tingkat pendidikan tinggi, sehingga sudah tidak dijumpai adanya penduduk yang buta huruf;
  8. Tingkat kemiskinan rendah atau hampir tidak dijumpai penduduk yang miskin, karena rata-rata penduduk memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
  9. Angka kelahiran dan kematian relatif rendah, sedangkan angka harapan hidup rata-rata lebih dari 70 tahun.

Jika di tempatkan vis to vis, lawannya  negara maju adalah negara  berkembang. Negara berkembang adalah kebalikan 180 derajatnya dari negara maju, namun hal ini bukanlah persoalan hitam dan putih. Dua pendapat dari para ahli tentang ciri negara berkembang, yaitu menurut Doeljoeni dan Todaro. Berikut pendapatnya :

Doeljoeni (1987) berpendapat bahwa negara berkembang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

Continue Reading

  1. Mayoritas penduduk lebih dari 70% bermata pencaharian di sektor pertanian, kegiatan industri yang dilakukan berlatar belakang agraris, terutama mengolah hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.
  2. Pengolahan pertanian masih menggunakan cara-cara tradisional atau alat-alat yang sudah ketinggalan zaman.
  3. Tingkat kehidupan yang rendah. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat kesehatan yang rendah, tingkat kematian tinggi, usia harapan hidup rendah, dan kondisi perumahan yang kurang layak.
  4. Pendidikan formal dan non formal kurang memadai, fasilitas pendidikan yang terbatas, sehingga tidak semua anak usia sekolah mendapatkan pelayanan pendidikan dan banyaknya penduduk yang masih buta huruf.
  5. Pertumbuhan penduduk tinggi.
  6. Belum ada kesetaraan gender, status pria masih dianggap lebih tinggi dibanding wanita, wanita masih dianggap penduduk kelas dua.
  7. Angka beban ketergantungan masih tinggi.
  8. Tingkat pengangguran masih tinggi, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran tertutup.
  9. Ketergantungan terhadap negara-negara maju tinggi.

Todaro (1994) bahwa negara berkembang mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut :

  1. Kehidupan yang rendah tampak pada:
    • Pendapatan per kapita yang rendah
    • Kondisi perumahan yang tidak memadai
    • Sarana kesehatan yang terbatas
    • Tingkat pendidikan yang rendah
    • Tingkat kematian yang tinggi
    • Tingkat harapan hidup yang rendah
    • Perasaan kacau, tidak menentu dan putus asa
    • Tingkat pendapatan yang rendah
    • Akibat dari tingkat hidup yang rendah membuat rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja.
  2. Tingkat pertumbuhan dan beban tanggungan tinggi.
    • Tingkat kelahiran di negara berkembang tinggi, sedangkan di negara maju rendah (7 orang per 1000 penduduk).
    • Bagi negara-negara berkembang masih sulit menekan tingkat pertumbuhan sampai di bawah 20 per 1000 penduduk.
    • Tingkat kelahiran tinggi di negara berkembang (33 per 1000 penduduk), implikasinya bahwa proporsinya anak di bawah usia 15 tahun hampir separuh dari penduduk total di negara berkembang. Keadaan tersebut menjadikan beban tanggungan tinggi.
  3. Tingginya tingkat perkembangan dan pengangguran semu
    • Pengangguran semu (Under Employment) ditujukan oleh orang-orang pedesaan dan perkotaan yang bekerja tetapi kurang yang dapat mereka kerjakan (harian, mingguan atau musiman). Pengangguran semu ini juga termasuk mereka yang biasanya bekerja secara penuh tetapi produktivitasnya rendah.
    • Pengangguran terbuka (Open Employment), yaitu orang-orang yang mampu dan sangat ingin bekerja tetapi tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi mereka.
  4. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan sektor produk primer
    • 80% penduduk negara berkembang bermukim di pedesaan, sedangkan negara-negara maju kurang dari 30%.
    • 69% penduduk negara berkembang tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, sedangkan negara maju hanya 18%.
    • Kontribusi sektor pertanian terhadap GNP adalah sekitar 30% untuk negara berkembang sedangkan negara maju 5%.
    • Pada umumnya perekonomian negara berkembang berorientasi produk-produk primer (makanan, bahan baku, bahan bakar, dan bahan logam) sebagai ekspor utama yang memberi kontribusi 70%.

Bank Dunia membuat sistem klasifikasi negara berkembang dan negara maju dengan membagi 125 negara berpenduduk lebih dari satu juta orang (> 1.000.000 orang) ke dalam empat katagori sesuai dengan tingkat pendapatan per kapita. klasifikasi itu adalah sebagai berikut:

  1. negara-negara berpendapatan rendah (low income) dengan GNP per kapita US$ 1,025 atau lebih rendah;
  2. negara-negara berpendapatan menengah rendah (lower middle-income) dengan GNP per kapita US$1,026 – 4.035;
  3. negara-negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income) dengan GNP per kapita US$4,036 – 12,475 dan;
  4. negara-negara berpendapatan tinggi (high income) dengan GNP per kapita US$12.476 atau lebih.

Development Policy and Analysis Division (DPAD) dari Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (UN/DESA). Mengklasifikasikan negara di dunia dalam tiga katagori:

  1. Developed economies (Negara Ekonomi Maju)
  2. Economies in transition (Negara dalam Transisi Ekonomi)
  3. Developing economies (Negara Ekonomi Berkembang)

Pengklasifikasian ini didasarkan atas bermacam indikator kriteria, antara lain Kriteria Gross  National Income GNI per kapita dari Bank Dunia,  indeks aset manusia (human assets index), dan indeks kerentanan ekonomi (economic vulnerability index).  Dalam kelompok negara ekonomi maju ada kelompok negara maju utama  yaitu kelompok G-7.

Persebaran Negara  Maju dan Berkembang Menurut Development Policy and Analysis Division (DPAD) dari Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (UN/DESA).

Developed economies (Negara Ekonomi Maju)
Developed economies (Negara Ekonomi Maju)
Economies in transition (Negara dalam Transisi Ekonomi)
Economies in transition (Negara dalam Transisi Ekonomi)
Developing economies (Negara Ekonomi Berkembang)
Developing economies (Negara Ekonomi Berkembang)

Sumber: Baca di sini

Regionalisasi Kawasan Dunia Berdasarkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kenichi Ohmae, seorang ilmuan Jepang meramalkan bahwa Negara bangsa pada era globalisasi mendapatkan tantangan besar dengan kehadiran Negara kawasan. Fungsi Negara dengan batas-batas teritorialnya pada era globalisasi batas-batas tersebut menjadi kabur. Pembentukan Negara kawasan menjadi tren baru bagi Negara-Negara untuk ekspansi pasar dan lebih menyejahterakan rakyatnya.

Proses regionalisasi dunia kini telah sampah pada tahap yang mendekati masif. Proses regionalisasi menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia. Terbentuknya organisasi internasional yang beranggotakan beberapa Negara dan mencakup badan geopolitik yang operasinya tidak memandang batas Negara-bangsa. Keanggotaannya ditentukan oleh batas geografi tertentu seperti benua atau batas geopolitik seperti blok ekonomi. Organisasi kawasan didirikan untuk mendorong kerja sama dan integrasi politik dan ekonomi atau dialog antarNegara atau antar lembaga dalam satu wilayah geografis atau geopolitik tertentu. Organisasi ini menggambarkan pola pembangunan dan sejarah yang muncul sejak akhir Perang Dunia II serta fragmentasi di dalam globalisasi. Sebagian besar organisasi kawasan bekerja sama dengan organisasi-organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski organisasi kawasan kadang disebut organisasi internasional, istilah organisasi kawasan dianggap lebih masuk akal karena menekankan cakupan keanggotaannya yang lebih terbatas.

Beberapa regionalisasi kawasan dunia antara lain:

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) / Uni Eropa (European Union)

Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community atau EEC) adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi Negara-negara anggotanya. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Setelah Uni Eropa (UE) dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa (EC). Pada tahun 2009, semua lembaga MEE dileburkan menjadi Uni Eropa.

Tujuan awal Masyarakat Ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai, antara enam negara pendirinya: Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda dan Jerman Barat. EEC mencakup sejumlah lembaga, termasuk Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC) dan Masyarakat Tenaga Atom Eropa (EURATOM), dan menjadi bagian dari Masyarakat-Masyarakat Eropa di bawah Perjanjian Penyatuan 1965 (Perjanjian Brussels). Pada tahun 1993, pasar tunggal sempurna atau pasar internal terbentuk sehingga barang, modal, jasa, dan penduduk dapat bergerak bebas di dalam EEC. Tahun 1994, pasar internal diresmikan oleh perjanjian EEA. Perjanjian ini juga memperluas cakupan pasar internal hingga sebagian besar negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan membentuk Kawasan Ekonomi Eropa yang mencakup 15 Negara.

Setelah Perjanjian Maastricht diberlakukan tahun 1993, EEC berganti nama menjadi Masyarakat Eropa untuk menunjukkan bahwa organisasi ini ikut mengurus kebijakan non-ekonomi. Menurut perjanjian itu, tiga kelompok masyarakat Eropa, termasuk EC, secara kolektif membentuk pilar pertama dari tiga pilar Uni Eropa. EC dibubarkan lewat Perjanjian Lisbon tahun 2009; perjanjian ini juga meleburkan semua lembaga EC ke dalam kerangka UE dan menjamin bahwa UE akan “menggantikan dan melanjutkan Masyarakat Eropa”.

UE adalah kelompok 28 Negara independen yang unik dengan sekitar 510,1 juta warga yang tinggal dalam batas wilayahnya. Negara-negara anggota terikat dalam UE melalui traktat yang telah ditandatangani. Semua traktat harus disepakati oleh masing-masing Negara Anggota dan kemudian diratifikasi oleh baik parlemen nasional atau melalui referendum.

Negara anggota  UE antara lain: Negara pemrakarsa (Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, tahun 1958),  masuk tahun 1973, Denmark, Irlandia, Inggris Raya, tahun 1981, Yunani, tahun 1986, Spanyol dan Portugal, tahun 1995, Austria, Finlandia, Swedia, tahun 2004 masuk 10 negara yaitu Republik Ceko, Estonia, Siprus, Latvia, Lithuania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia, dan Slowakia, tahun 2007 bergabung Rumania dan Bulgaria, dan terakhir tahun 2013 Kroasia.

Menurut situs resminya, https://europa.eu, Area Schengen adalah salah satu pencapaian terbesar UE. Ini adalah area tanpa batas internal, area di mana warga Negara UE, banyak warga Negara non-UE, pelaku bisnis dan wisatawan dapat dengan bebas bersirkulasi tanpa harus menjalani pemeriksaan perbatasan. Sejak tahun 1985,  Area Schengen secara berangsur-angsur tumbuh dan mencakup hampir semua Negara-Negara Uni Eropa dan beberapa Negara non-UE yang terkait.

Schengen Area, adalah nama yang diberikan sebagai hasil dari “Perjanjian Schengen” yang menandakan sebuah zona di mana 26 Negara Eropa yang berbeda, mengakui penghapusan perbatasan internal mereka dengan Negara-Negara anggota yang lain, untuk pergerakan orang, barang, jasa, dan modal yang bebas dan tidak terbatas. Juga kerja sama memerangi kriminalitas dengan memperkuat sistem peradilan umum dan kerja sama kepolisian.

Pencapaian yang lain adalah UE adalah di gulirkan mata uang euro, sebagai alat pembayaran digunakan oleh hampir 340 juta warga Uni Eropa, manfaat mata uang tunggal semua orang: (1) orang tidak lagi perlu mengubah uang ketika bepergian atau melakukan bisnis di kawasan euro, menghemat waktu dan biaya transaksi; (2) biayanya jauh lebih sedikit (atau tidak sama sekali) untuk melakukan pembayaran lintas batas; (3) konsumen dan bisnis dapat membandingkan harga dengan lebih mudah, yang mendorong bisnis mengenakan harga lebih tinggi untuk menurunkan harga.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / ASEAN Economic Community (AEC)

Pada situs  reseminya: http://asean.org The Association of Southeast Asian Nations,  atau disingkat  ASEAN didirikan pada tanggal pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Tailand dengan  ditandatanganinya deklarasi Bangkok (ASEAN Declarations) oleh  para  pendiri ASEAN,  yaitu atas nama Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Tailand. Kemudian Brunai Darussalam bergabung 7 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, serta Laos  dan Myanmar pada  tanggal 23 Juli 1997, kemudian Kamboja tanggal 30 April 1999.

Pada sidang petama ASEAN, pembicara  pertama Narciso Ramos, perwakilan dari Filipina dengan tegas mengatakan:

“Ekonomi yang terpecah-belah di Asia Tenggara,” katanya, “(dengan) masing-masing Negara mengejar tujuannya sendiri yang terbatas dan membuang sumber dayanya yang sedikit-sedikit dalam tumpang tindih atau bahkan upaya yang bertentangan dari Negara-Negara saudara membawa benih-benih kelemahan dalam ketidakmampuan mereka untuk tumbuh dan ketergantungan yang mengabdikan diri pada Negara-Negara industri maju. ASEAN, oleh karena itu, dapat memobilisasi potensi yang masih belum terjamah di kawasan kaya ini melalui aksi persatuan yang lebih substansial. ”

Tepat 10 tahun setelah MEE berdiri,  Negara-Negara di Asia Tenggara  membentuk  ASEAN  sebagai sebuah persatuan Negara kawasan untuk menjalin kebersamaan dalam pembangunan. Tujuan pendirian ASEAN antara lain:

  1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi komunitas Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
  2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kepatuhan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan di antara Negara-Negara kawasan dan ketaatan pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  3. Untuk mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administratif;
  4. Untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis dan administratif;
  5. Berkolaborasi dengan lebih efektif untuk pemanfaatan pertanian dan industri yang lebih besar, perluasan perdagangan, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka;
  6. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara; dan
  7. Untuk memelihara kerja sama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan tujuan dan tujuan yang sama, dan menjelajahi semua jalan untuk kerja sama yang lebih erat di antara mereka sendiri.

Pada tahun 2015  resmi dibentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), ini merupakan tonggak utama dalam agenda integrasi ekonomi regional di ASEAN, menawarkan peluang dalam bentuk pasar yang besar sebesar US $ 2,6 triliun dan lebih dari 622 juta orang. Pada tahun 2014, AEC secara kolektif adalah masyarakat ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh terbesar di dunia.

Pada KTT ASEAN  Ke 27, tanggal 22 November 2015 berhasil dibaut sebuah blueprint MEA tahun 2008 hingga 2025. Blueprint MEA 2025 ditujukan untuk mencapai visi MEA pada 2025 yang sangat terintegrasi dan kohesif; kompetitif, inovatif dan dinamis; dengan peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; dan komunitas yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi pada individu (orang-orang), yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) kini telah mapan. Negara Anggota ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam menurunkan tarif intra-regional melalui Skema The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) untuk AFTA. Lebih dari 99 persen produk dalam Daftar Inklusi CEPT (IL) ASEAN-6, yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, telah diturunkan ke kisaran tarif 0-5 persen.

Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN memutuskan untuk mendirikan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA pada tahun 1992. Tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang ditujukan untuk pasar dunia. Langkah penting dalam arah ini adalah liberalisasi perdagangan melalui penghapusan tarif dan hambatan non-tarif di antara anggota ASEAN. Kegiatan ini telah mulai berfungsi sebagai katalis untuk efisiensi yang lebih besar dalam produksi dan daya saing jangka panjang. Terlebih lagi, ekspansi perdagangan intra-regional memberi konsumen ASEAN pilihan yang lebih luas dan produk konsumen berkualitas lebih baik.

Negara-negara anggota bekerja menuju penghapusan total bea masuk impor pada semua produk untuk mencapai tujuan akhir dari kawasan perdagangan bebas. Dewan AFTA telah sepakat bahwa tanggal target untuk mencapai tujuan ini akan berada di tahun 2015 untuk enam Negara Anggota ASEAN yang asli dan 2018 untuk Anggota baru. Langkah ini diharapkan untuk menciptakan pasar yang terintegrasi di mana ada arus barang bebas di kawasan ini. Penghapusan total bea impor akan mencapai dampak maksimum dalam meningkatkan daya saing ekonomi wilayah ASEAN vis-à-vis seluruh dunia.

Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC)

Pada  situs resminya: https://www.apec.org, The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum ekonomi regional yang berdiri pada tahun 1989 untuk meningkatkan saling ketergantungan di Asia-Pasifik. 21 anggota APEC memiliki visi untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat di wilayah ini dengan mendorong pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman serta dengan mempercepat integrasi ekonomi regional.

APEC mengharuskan pergerakan barang, jasa, investasi dan orang bergerak dengan mudah melintasi perbatasan. Anggotanya memfasilitasi perdagangan ini melalui prosedur kepabeanan yang lebih cepat. Iklim bisnis yang lebih menguntungkan di belakang perbatasan, dan menyelaraskan peraturan dan standar di seluruh kawasan. Misalnya, permasalahan APEC untuk menyinkronkan sistem regulasi, ini adalah langkah kunci untuk mengintegrasikan ekonomi Asia-Pasifik. Suatu produk dapat lebih mudah diekspor hanya dengan satu set standar umum.

APEC bekerja untuk membantu semua penduduk Asia-Pasifik berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, proyek-proyek APEC menyediakan pelatihan keterampilan digital untuk masyarakat pedesaan dan membantu perempuan pribumi mengekspor produk mereka ke luar negeri. Mengakui dampak perubahan iklim, anggota APEC juga melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan pengelolaan sumber daya hutan dan laut yang berkelanjutan.

21 negara anggota APEC adalah Australia; Brunei Darussalam; Kanada; Chili; Republik Rakyat Cina; Hong Kong, Cina; Indonesia; Jepang; Republik Korea; Malaysia; Meksiko; Selandia Baru; Papua Nugini; Peru; Orang Filipina; Federasi Rusia; Singapura; Chinese Taipei; Thailand; Amerika Serikat; Viet Nam.

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Pada tahun 1994, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) mulai berlaku, menciptakan salah satu zona perdagangan bebas terbesar di dunia dan meletakkan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan meningkatkan kemakmuran bagi Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sejak itu, NAFTA telah menunjukkan bagaimana perdagangan bebas meningkatkan kekayaan dan daya saing, memberikan manfaat nyata bagi keluarga, petani, pekerja, produsen, dan konsumen.

Apa saja yang dilakukan NAFTA antara lain: Pertama, NAFTA memberikan status negara yang paling disukai kepada semua negara penanda tangan perjanjian. Itu berarti negara harus memberikan semua pihak perlakuan yang sama, termasuk investasi langsung asing. Mereka tidak bisa memberikan perlakuan yang lebih baik kepada investor domestik daripada investor asing. Mereka tidak dapat menawarkan kesepakatan yang lebih baik kepada investor dari negara non-NAFTA. Pemerintah juga harus menawarkan kontrak federal untuk bisnis di ketiga negara NAFTA.

Kedua, NAFTA menghilangkan tarif impor dan ekspor antara ketiga negara. Tarif pajak yang digunakan untuk membuat barang-barang asing menjadi lebih mahal. NAFTA membuat aturan khusus untuk mengatur perdagangan produk pertanian, mobil, dan pakaian. Ini juga berlaku untuk beberapa layanan, seperti telekomunikasi dan keuangan.

Ketiga, eksportir harus mendapatkan Surat Keterangan Asal untuk membebaskan tarif. Hal itu berarti bahwa ekspor harus berasal di Amerika Serikat, Kanada atau Meksiko. Jika, sebuah produk yang dibuat di Peru tetapi dikirim dari Meksiko masih akan membayar kewajiban ketika masuk ke Amerika Serikat atau Kanada.

Keempat, NAFTA menetapkan prosedur untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Bab 52 melindungi bisnis dari praktik yang tidak adil. Sekretariat NAFTA memfasilitasi penyelesaian informal antara semua pihak. Jika ini tidak berhasil, maka dibentuk panel untuk meninjau sengketa, ini akan membantu semua pihak untuk menghindari tuntutan hukum yang mahal di pengadilan setempat. Kemudian ini membantu semua pihak menafsirkan aturan dan prosedur NAFTA yang rumit. Perlindungan sengketa perdagangan ini berlaku untuk investor juga.

Kelima, semua negara NAFTA harus menghormati paten, merek dagang, dan hak cipta. Pada saat yang sama, perjanjian memastikan bahwa hak kekayaan intelektual ini tidak mengganggu perdagangan.

Keenam, perjanjian ini memberi kemudahan bagi para pelancong bisnis di seluruh ketiga negara.

Bentuk-Bentuk Kerja Sama Negara Maju Dan Berkembang Di Dunia

Setelah perang dunia II usai, kehancuran ekonomi negara-negara Eropa sangat masif terjadi. Untuk pemulihan ekonomi negara-negara Eropa, Amerika Serikat memiliki program yang dikenal dengan istilah Marshal Pan. Program ini sebenarnya memiliki nama resmi European Recovery Program (ERP), atau Program Pemulihan Eropa. Nama  Marshal di ambil dari nama sekretaris negara Amerika Serikat yang menggelontorkan program tersebut. Selama empat  tahun sejak 1948 hingga 1951 Amerika  Serikat telah menggelontorkan $13 milyar, atau nilainya saat ini adalah $115 milyar. Ekonomi negara-negara Eropa yang hancur akibat perang berhasil pulih dengan cepat.

Marshal Plan adalah satu contoh bantuan luar negeri yang amat sukses. Kemudian program-program yang mirip dengan Marshal Plan banyak diadopsi untuk negara dan  wilayah-wilayah lain di dunia. Efek dari program ini pula awal terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa.

Pada saat yang hampir bersamaan, juga terjadi perluasan gerakan Komunisme sedunia yang dipelopori oleh Uni Soviet. Paska Perang Dunia II, Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya mulai Eropa Timur hingga Asia yaitu Cina dan Korea. Hal ini menciptakan dua arus Besar yang saling berusaha mencari pengaruh di dunia yaitu, Amerika Serikat dengan Kapitalismenya dari Barat, dan Uni Soviet dengan Komunisme-nya dari Timur. Ketika Uni Soviet telah berhasil Memperluas pengaruhnya hingga Eropa Timur dan Asia (Cina dan Korea), membuat Amerika Serikat juga mencari pengaruh politiknya ke belahan dunia lain, selain Eropa Barat. Upaya yang dijalankan Amerika ini sebagai bentuk pembendungan penyebaran Ideologi komunisme Uni Soviet (Suwarsono, 2006).

Sebagai bentuk kerja sama negara maju dan negara dunia ketiga (berkembang), banyak pula digunakan model program seperti Marshal Plan. Seperti yang terjadi di Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Soeharto sangat dipengaruhi oleh Mazhab pembangunan yang menjadi tren ketika itu. Model pembangunan yang dipilih ketika itu yaitu pembangunan dengan perspektif modernisasi. Model pembangunan yang diterapkan pada pemerintahan Soeharto memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Marshall Plan. Dimana banyak Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia menganut model pembangunan yang diadopsi dari model pembangunan negara maju.

Dari akhir perang hingga akhir tahun 1953, AS memberikan hibah dan kredit sebesar $ 5,9 miliar ke negara-negara Asia, terutama China / Taiwan ($ 1,051 miliar), India ($ 255 juta), Indonesia ($ 215 juta), Jepang ($ 2,44) miliar), Korea Selatan ($ 894 juta), Pakistan ($ 98 juta) dan Filipina ($ 803 juta). Selain itu, $ 282 juta lainnya juga di datangkan ke Israel dan $ 196 juta ke seluruh Timur Tengah. Semua bantuan ini terpisah dari Marshall Plan.

Model pembangunan ini akhirnya banyak mendapatkan kritik, karena berdampak pada ketergantungan dunia ketiga pada negara-negara maju yang tidak pernah selesai. Seperti yang dikemukakan oleh para pemikir Dependency Theory. Yang terjadi pada Eropa pasca perang dunia ke-II, berbeda kondisinya dengan yang ada pada dunia ketiga. Meskipun hancur karena perang, bangsa Eropa telah memiliki fondasi sumber daya manusia dan etika ekonomi yang kuat, sehingga proses pembangunan Eropa jauh lebih mudah, sedang dunia ketiga tidak memiliki kondisi seperti itu. Terbentuknya masyarakat konsumsi tinggi seperti tingkatan masyarakat tertinggi dalam teori Rostow:

Traditional society. This is an agricultural economy of mainly subsistence farming, little of which is traded. The size of the capital stock is limited and of low quality resulting in very low labor productivity and little surplus output left to sell in domestic and overseas markets

Pre-conditions for take-off. Agriculture becomes more mechanized and more output is traded. Savings and investment grow although they are still a small percentage of national income (GDP). Some external funding is required – for example in the form of overseas aid or perhaps remittance incomes from migrant workers living overseas

Take-off. Manufacturing industry assumes greater importance, although the number of industries remains small. Political and social institutions start to develop – external finance may still be required. Savings and investment grow, perhaps to 15% of GDP. Agriculture assumes lesser importance in relative terms although the majority of people may remain employed in the farming sector. There is often a dual economy apparent with rising productivity and wealth in manufacturing and other industries contrasted with stubbornly low productivity and real incomes in rural agriculture.

Drive to maturity. Industry becomes more diverse. Growth should spread to different parts of the country as the state of technology improves – the economy moves from being dependent on factor inputs for growth towards making better use of innovation to bring about increases in real per capita incomes

Age of mass consumption. Output levels grow, enabling increased consumer expenditure. There is a shift towards tertiary sector activity and the growth is sustained by the expansion of a middle class of consumers.

Tidak dapat terlaksana.

Selain dalam bentuk hutang modal, kerja sama negara berkembang dan negara maju juga terjadi dalam bentuk perdagangan internasional, baik barang ataupun jasa. Negara berkembang banyak mengimpor barang-barang primer seperti hasil pertanian dan pertambangan, negara-negara maju memperdagangkan produk teknologi dan jasa ahli dan konsultan pembangunan. Selain itu juga pertukaran sarana dan prasarana atau faktor produksi; tenaga kerja, teknologi, dll.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama ekonomi internasional adalah kerja sama ekonomi yang timbul karena perdagangan internasional, pertukaran sarana dan prasarana produksi, dan hubungan hutang piutang yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain, termasuk hubungan antar penduduk dari berbagai negara.

Bentuk Kerjasama Internasional

Berdasarkan Letak Geografis; (1) Kerjasama Ekonomi Internasional, kerjasama negara-negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya, Kerjasama di bawah naungan PBB, IMF, ECOSOC, dan IBRD. (2) Kerja sama ekonomi regional, adalah bentuk kerja sama beberapa negara dari suatu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya adalah: UE, AFTA, NAFTA dll. (3) Kerjasama Ekonomi Interregional, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan dengan negara-negara di kawasan lainnya. Contohnya adalah, Kerjasama ASEAN dengan UE.

Berdasarkan Banyak Negara Peserta: (1) Kerjasama Ekonomi Bilateral, kerjasama yang hanya melibatkan dua negara. Seperti kerjasama Indonesia-Tiongkok, kerjasama Amerika Serikat-Jepang. (2) Kerjasama Ekonomi Multilateral, kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara.

Berdasarkan Tujuan dan Lapangan Usaha: (1) Berdasarkan Tujuan yang Sama.Contohnya adalah Consultative Group on Indonesia (CGI); kelompok negara yang memberikan bantuan dan pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Terdiri dari Jepang, Australia, Belgia, Italia, Jerman Barat, Inggris, Kanada, dan Prancis. Atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); kerjasama antar negara yang beranggotakan 21 negara-negara maju yang bekerjasama dan memberikan bantuan untuk pembangunan negara berkembang. (2) Berdasarkan Lapangan Usaha yang Sama. Contohnya, Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak, seperti: Arab Saudi, Indonesia, dan Venezuela. Atau Asian and Pacific Coconut Community (APCC), yaitu kerjasama negara penghasil kelapa di Asia dan Pasifik.

Dampak Pasar Bebas Terhadap Indonesia

Adam Smith, seorang filsuf dan pelopor ilmu ekonomi modern berpandangan bahwa pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Atau pasar persaingan sempurna dalam istilah ekonomi, sebagai pasar dengan banyak penjual dan pembeli, serta aneka ragam barang yang perdagangkan, berseberangan dengan pasar monopoli atau pasar oligopoli.

Lebih luas dari makna pasar persaingan sempurna, pasar bebas memiliki ciri-ciri seperti: Perdagangan barang tanpa pajak (termasuk tarif) atau pembatasan perdagangan yang lain (seperti peraturan, hukum, kuota impor, atau subsidi yang memberatkan pengusaha); Pergerakan bebas modal dan tenaga kerja ke luar maupun ke dalam wilayah suatu negara; Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) dan tidak ada intervensi dari pemerintah.

Perdagangan internasional sebenarnya bukanlah hal yang baru, Perdagangan internasional atau disebut dengan perdagangan antarbangsa-bangsa, pertama kali berkembang di Eropa yang kemudian di Asia dan Afrika. Terjadinya perdagangan antara negara-negara di dunia. Pada awalnya didasarkan pada prinsip pembagian kerja secara internasional sesuai dengan teori keunggulan komparatif yang dimiliki oleh tiap-tiap Negara. Artinya setiap Negara mengkhususkan diri pada kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif. Dalam konsep geografi dikenal sebagai nilai guna tempat. Dalam pembagian kerja tersebut, Portugal misalnya mengkhususkan dirinya pada proksi anggur, karena di negara tersebut sangat cocok untuk tanaman anggur, sedangkan inggris mengkhususkan diri pada produksi bahan pakaian wol, karena di Inggris biaya produksinya murah. Kedua Negara tersebut kemudian mempertukarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional dengan harapan salin menguntungkan semua pihak. Ini adalah konsep interaksi dan interdependensi dalam geografi.

Indonesia mengenal dunia barat juga melalui perdagangan, hal ini terjadi sejak kedatangan Portugis dan kemudian zaman kolonialisme Belanda. Motivasi kedatangan bangsa Barat di negara Asia termasuk Indonesia pada mulanya untuk berdagang, seperti mencari rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa. Namun kemudian, dengan motivasi komersial yang semula menjadi tujuan utama keberadaan bangsa Eropa menjadi tergeser oleh kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan penguasaan politik melalui kekuatan militer untuk menguasai Negara-negara di Asia dengan menerapkan paham merkantilisme. Kenyataan tersebut telah mempengaruhi sejarah bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia, terutama pada awal periode kolonial hingga periode kemerdekaan.

Industri (Kapitalisme) membutuhkan area yang luas untuk bahan baku dan pasar. Batas-batas negara terlalu sempit untuk perkembangan industri modern. Industri modern membutuhkan area yang lebih untuk ekspansi pasar hingga batas-batas negara harus terlampaui. Tidak hanya perusahaan multi nasional, perusahaan kecil, dan berskala rumah tangga juga dapat andil dalam perdagangan bebas Internasional.

Beberapa zona perdagangan bebas internasional yang telah berjalan di dunia antara lain:

  1. Uni Eropa secara resmi beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1959
  2. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) dibentuk oleh 7 negara yang pada saat itu belum satu pun bergabung ke dalam Uni Eropa yakni Inggris, Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, dan Swiss.
  3. NAFTA (North American Free-Trade Agreement)
  4. AFTA (Asean Free Trade Asia Area)
  5. ACFTA (Asean-Cina Free Trade Area)

Dampak Positif Pasar Bebas

Bagi Indonesia khususnya, umumnya negara berkembang perdagangan bebas memiliki peran untuk;

  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Dengan perdagangan bebas internasional produsen dalam negeri dipaksa terbiasa dengan iklim kompetisi yang keras. Proses imitasi dan inovasi yang berjalan secara simultan dapat meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Produktivitas barang juga dapat terus ditingkatkan karena pasar impor sangat berbuka.
  2. Hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Tidak adanya tarif impor, atau bea masuk membuat harga barang yang diperdagangkan secara ekspor lebih murah sehingga nilai persaingannya lebih tinggi.
  3. Peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia.
  4. Meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. Adanya investor asing yang melaksanakan usahanya di Indonesia memiliki keuntungan antara lain banyak tenaga kerja terserap, pemerintah mendapatkan penghasilan berupa pajak, juga bahan baku dalam negeri dapat terserap oleh perusahaan asing.
  5. Menambah devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
  6. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.
  7. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya dalam bentuk modal, kerja sama internasional juga dapat dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
  8. Menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia.

Dampak Negatif Pasar Bebas

Selain peran positif perdagangan bebar jaga memiliki dampak negatif bagi Indonesia, antara lain:

  1. Produk dalam negeri mendapatkan tantangan dengan datanya  produk-produk impor, Jika kalah bersaing karena barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas, maka produk dalam negeri dapat kehilangan pembelinya. Dampak lebih besar dalam produsen dalam negeri dapat gulung tikar.
  2. Eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar dengan hadirnya perdagangan bebas, karena sumber daya alam Indonesia akan dipaksa tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tapi juga kebutuhan ekspor. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga akan memiliki dampak yang lebih besar.
  3. Perdagangan besar ditakutkan akan membuat Indonesia mengalami ketergantungan yang lebih besar terhadap negara maju.
  4. Bila tidak mampu bersaing, akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara karena  lebih besar impor dari pada ekspor yang di keluarkan,
  5. dan meningkatkan jumlah pengangguran. Dalam perdagangan besar tidak barang dan jasa yang lintas batas negara, tapi juga manusia (tenaga kerja) sebagai faktor produksi. Jika kualitas tenaga kerja Indonesia yang mutunya rendah, dapat saja digantikan dengan tenaga kerja asing yang lebih produktif.
  6. Tumbuhnya budaya konsumen (konsumerisme), juga merupakan dampak negatif dari perdagangan bebas.

Strategi Pembangunan Indonesia Untuk Menjadi Negara Maju

Status Indonesia sampai saat ini menurut Bank Dunia adalah negara dengan klasifikasi lower middleincome (negara dengan pendapatan menengah rendah), dengan pendapatan per kapita hingga 2016 sebesar $3,400. Sedangkan menurut Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (UN/DESA), Indonesia masih dalam katagori Developing economies (Negara Ekonomi Berkembang).

Dibutuhkan strategi yang jitu untuk meningkatkan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Melalui RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019, digariskan strategi pembangunan Indonesia. Ada banyak tantangan harus dihadapi antara lain:

  1. Stabilitas Politik dan Keamanan;
  2. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien;
  3. Pemberantasan Korupsi;
  4. Pertumbuhan Ekonomi;
  5. Percepatan Pemerataan dan Keadilan;
  6. Keberlanjutan Pembangunan;
  7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  8. Kesenjangan Antar Wilayah;
  9. Percepatan Pembangunan Kelautan;

Dari tantangan-tantangan tersebut kemudian digariskan arah kebijakan umum pembangunan nasional antara lain:

  1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
  2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan;
  3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan;
  4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penannganan Perubahan Iklim;
  5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh;
  6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan;
  7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah;

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yangdilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.

Strategi Pembangunan Nasional, RPJM 2015-2019
Strategi Pembangunan Nasional, RPJM 2015-2019

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana, pada laman http://www.beritasatu.com, mengatakan:

Dia mengatakan, strategi pertama mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Ia memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat menjadi 305,6 juta jiwa pada tahun 2035.

“Indonesia harus memanfaatkan dengan meningkatkan kualitas SDM. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi negara dengan banjir penduduk tapi nol kualitas,’ kata dia.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program wajib belajar 12 tahun, dan memperbanyak sekolah kejuruan. Dengan demikian, kualitas angkatan kerja yang sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD) bisa beradaptasi dengan tingkat sekolah menengah.

Armida mengatakan, strategi kedua adalah meningkatkan iklim investasi. Saat ini peranan investasi dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Diketahui, pada tahun 2013 kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 31,7 persen.

Menurutnya, dalam jangka panjang kontribusi investasi terhadap PDB bisa mencapai 45 persen asalkan hambatan-hambatan investasi bisa diselesaikan, seperti persoalan pembebasan lahan.

Strategi ketiga adalah mendorong peningkatan ilmu pengetahuan (iptek) dan Inovasi untuk menciptakan produktivitas kegiatan perekonomian. Diperlukan peningkatan investasi dalam Research and Development (R&D) baik dari pemerintah maupun swasta.

Strategi keempat adalah meningkatkan pembangunan industri dimana industrialisasi ke depan harus memanfaatkan sumber daya alam (SDA) agar nilai tambahnya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.

Strategi kelima membangun institusi yang lebih baik terutama reformasi birokrasi yang terus disempurnakan. Selain itu, kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan.

Pada RPJM juga disebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 7% sampai dengan 10% per tahun. Jika pertumbuhan ekonomi ini dapat dikejar pendapatan per kapita nasional dapat tumbuh di atas $6,000 per tahun dapa akhir 2019. Dengan demikian status Indonesia dapat meningkat dari lower middle-income, menjadi upper middle income.


Sumber:

Barry Eichengreen, LESSONS FROM THE MARSHALL PLAN, University of California, Berkeley, April 2010

M.Saichudin, Kegagalan Pembangunan di Dunia Ketiga.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019